Contoh Coding Pada VB

CODING DI FORM 1

Private Sub Command_click()

Form1.Hide

Form2.Show

End Sub

Private Sub MaskEdBox5_LostFocus()

MaskEdBox6 = Val(MaskEdBox2) + Val(MaskEdBox5)

End Sub

Private Sub MaskEdBox7_LostFocus()

On Error Resume Next

MaskEdBox8 = MaskEdBox2

MaskEdBox9 = MaskEdBox5

MaskEdBox10 = MaskEdBox3

MaskEdBox11 = Val(MaskEdBox * 8) + Val(MaskEdBox9) * Val(MaskEdBox10) / 100

MaskEdBox12 = Val(MaskEdBox7) / Val(MaskEdBox11)

End Sub

Private Sub MaskEdBox13_LostFocus()

On Error Resume Next

MaskEdBox14 = MaskEdBox2

MaskEdBox15 = MaskEdBox5

MaskEdBox16 = MaskEdBox3

MaskEdBox17 = Val(MaskEdBox * 14) + Val(MaskEdBox15) * Val(MaskEdBox16) / 100

MaskEdBox18 = Val(MaskEdBox13) / Val(MaskEdBox17)

Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai kemakmuran.

a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2)      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

3)      Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

4)      Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

5)      Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal negatif .

1)      Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang dapat menumbuhkan eksploitasi

2)      Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

3)      Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

KOPERASI DI INDONESIA

Koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian Indonesia. Karena tujuannya yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya di atas pencarian keuntungan. Koperasi terus dikembangkan hingga sekarang. Kebijakan ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Satu-satunya bentuk usaha yang sesuai dengan pasal ini adalah koperasi.

Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dengan lahirnya “Bank Pertolongan & Tabungan” yang didirikan pada tahun 1896 oleh Raden Aria Wira Atmaya di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, yang tujuannya untuk membebaskan masyarakat dari lintah darat.

Kemudian, melalui perjuangan yang cukup panjang pada tahun 1927 keluar peraturan tentang “Perkumpulan Koperasi Bumi Putera” No. 91 tahun 1927. Melalui peraturan tersebut maka izin mendirikan koperasi di perlonggar. Kongres koperasi 1 diselenggarakan atas dorongan Bung Hatta pada tanggal 12 Juli 1947 di tasik malaya.

Keputusan penting dalam kongres 1 antara lain:

a.      Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya. Mengajukan berdirinya “Koperasi Desa” dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

Pada bulan Juli 1953 diadakan kongres koperasi ke II di Bandung keputusan penting dalam kongres tersebut adalah:

C       Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

C       SOKRI di ubah menjadi Dewan Koeprasi Indonesia.

Pada bulan September 1956 diadakan Kongres Koperasi ke III di Jakarta keputusan penting yang dihasilkan dalam kongres tersebut antara lain:

C       Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koperasi.

C       Menghimpun bahan untuk undang-undang perkoperasian.

Undang-undang perkoperasian yang pakai hingga saat ini adalah UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992.

Seperti badan usaha lain, koperasi mempunyai kelebihan dan kelemahan, kelebihan dari koperasi yaitu:

1. Kelebihan Koperasi

C       Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

C       Koperasi dapat melakukan berbagai usaha diberbagai bidang kehidupan ekonomi rakyat.

C       Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota.

C       Membantu membuka lapangan pekerjaan

C       Mendapat kesempatan usaha yang seluas-luasnya dari pemerintah.

C       Mendapat bimbingan dari pemerintah dalam rngka mengembangkan koperasi.

2. Sedangkan kelemahan koperasi yaitu:

C       Umumnya, terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik pengurus maupun anggota terhadap pengetahuan tentang perkoperasian.

C       Tidak semua anggota koperasi berperan aktif dalam pengembangan koperasi.

C       Koperasi identik dengan usaha kecil sehingga sulit untuk bersaing dengan badan usaha lain.

C       Modal koperasi relatif terbatas atau kecil bila dibandingkan dengan badan usaha lain.

HUKUM PERJANJIAN

Pengertian Perjanjian

1.      Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

2. Menurut Rutten

Perjanjian adalah perbuatan hokum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hokum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbale balik.

1.      Menurut adat

Perjanjian menurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka).

Macam – Macam Perjanjian

1). Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjian dengan beban

2). Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

3). Perjanjian konsensuil, formal dan, riil

4). Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran

Syarat sahnya perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat untuk mengikatkan diri

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

4. Sebab yang halaL Dua syarat yang pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan yang disebut syarat- syarat subyektif. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Pelaksanaan Perjanjian Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.
Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena;
1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.

2. Pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.

3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan

4. Terlibat Hukum

5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian

Hukum Perdata

Pengertian

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Code Civil (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

1. Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda.
2. Wetboek van Koophandel disingkat WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

Definisi Produk Sampingan dan Produk Gabungan

Produk sampingan

adalah suatu produk dengan total nilai yang relatif  kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan suatu produk lain yang total nilainya lebih besar. Produk dengan nilai yang lebih besar tersebut, biasanya disebut produk utama (main product), biasanya diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan produk sampingan(biasanya, produsen hanya memiliki sedikit kendali atas jumlah produk sampingan).

Misalnya, suatu perusahaan yang menyewa truk untuk mengangkut bahan tertentu menemukan bahwa bahan buangan tersebut dapat digunakan sebagai pupuk.

Produk gabungan

adalah suatu produk yang diproduksi secara bersamaan melalui suatu proses atau serentetan proses umum, di mana setiap produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal, dalam bentuk sesuai dengan hasil pemrosesan tersebut. Produksinya bersifat simultan karena proses produksi menghasilkan seluruh produk tanpa dapat dihindari. Dalam hal ini ada istilah ‘Titik pisah batas’ yang didefinisikan sebagai titik di mana produk-produk tersebut dapat dipisahkan sebagai unit-unit individual. Sebelum titik tersebut, produk-produk tadi masih dalam satu kesatuan yang homogen.

Definisi Investasi dan Pembangunan Ekonomi

Sebelum kita memasuki pemercepatan investasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan

Investasi adalah cara seseorang untuk mengelola uangnya baik itu dengan dibelikan property, ditabung atau ditanam ke dalam suatu usaha dengan tujuan mendapat keuntungan setelah masa/periode yang ditentukan sebelumnya.

Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya. Sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan social, politik, dan kebudayaan.

Dengan adanya pembatasan diatas maka dapat didefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting

1.      Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus.

2.      Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita dan

3.      Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus menerus berlangsung dalam jangka panjang

CONTROL PANEL

Control Panel merupakan bagian dari Microsoft Windows antarmuka pengguna grafis yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan memanipulasi sistem dasar pengaturan dan pengendalian melalui applet, misalnya menambahkan hardware, menambahkan dan menghapus perangkat lunak, mengontrol account pengguna, dan mengubah pilihan aksesibilitas. Applet tambahan dapat disediakan oleh perangkat lunak pihak ketiga.  Jadi Control Panel adalah Merupakan utiliti atau program khusus pada operasi Windows di mana kita bisa mengatur setting semua jenis alat atau fasilitas yang tergambar dalam layar ini.

Control Panel telah menjadi bagian inheren dari sistem operasi Microsoft Windows sejak pertama kali rilis (Windows 1.0), dengan banyak applet saat ini yang ditambahkan dalam versi. Dimulai dengan Windows 95, Control Panel diimplementasikan sebagai folder khusus, yaitu folder tidak secara fisik ada, tetapi hanya berisi cara pintas ke berbagai applet seperti Tambah atau Hapus Program dan Internet Options. Secara fisik, applet ini disimpan sebagai. Cpl file. Sebagai contoh, Tambah atau Hapus Program applet ini disimpan di bawah nama appwiz.cpl di SYSTEM32 folder.
Dalam beberapa versi Windows, Control Panel memiliki dua pandangan, Classic View dan Kategori Lihat, dan mungkin untuk beralih di antara ini melalui sebuah opsi yang muncul pada sisi kiri jendela.

Banyak individu Control Panel applet dapat diakses dengan cara lain. Sebagai contoh, Display Properties bisa diakses dengan mengklik kanan pada area kosong desktop dan memilih Properties.

Pandangan klasik terdiri dari berbagai cara pintas ke panel kontrol applet, biasanya tanpa deskripsi apapun (selain nama). Kategori terlihat jika pengguna menggunakan "Details" tampilan.

Tampilan kategori terdiri dari kategori, yang ketika diklik pada panel kontrol menampilkan applet yang berkaitan dengan kategori. Dalam Windows Vista, menampilkan link ke kategori yang paling umum digunakan applet di bawah nama kategori.

Arti Demokrasi Pancasila

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kratein “kekuasaan rakyat”,  yang dibentuk dari kata Demos “rakyat” dan Kratos “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatas namakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

    Arti Demokrasi Pancasila

Indonesia yang menganut falsafah ideology dan dasar Negara pancasila dalam menyelenggarakan demokrasi yang dinamakan demokrasi pancasila. Sedangkan Demokrasi pancasila memiliki arti bahwa pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita – cita. Dimana asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.